Banyak orang yang akhirnya mengabaikan pendidikan atau pekerjaan karena terjebak dalam judi online. Oleh karena itu, ia menambahkan, dampak sosial judi online bisa sangat mengkhawatirkan seperti perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kriminalitas. Tak hanya negara dan otoritas setempat yang wajib menindaknya, masyarakat dan keluarga—sebagai unit sosial terkecil—juga harus turun tangan untuk mencegah. KOMPAS.com – Maraknya kasus judi online (judol) di Indonesia dalam era digital saat ini memerlukan penanganan dari banyak pihak. Sikap tanpa toleransi ini menandakan pemerintah menginginkan proses penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, meskipun terdapat oknum di dalam lembaga tertentu. Demikian jawaban dari kami perihal hukum judi online dalam konsep lelang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
- Untuk informasi lebih lanjut terkait cara melawan judi online bersama TikTok dan Komdigi kunjungi laman resmi kampanye #LawanJudol di TikTok.
- Peran Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online dalam beberapa minggu terakhir semakin mempercepat upaya pemberantasan dampak judi online di tanah air.
- Untuk menindak judi online, khususnya di tingkat kecamatan, Hadi mengatakan Satgas Judi Online akan segera memanggil para camat dan kepala desa terkait.
- Pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online mengungkapkan perkembangan pemberantasan judi online dengan memperlihatkan barang bukti uang tunai sebesar Rp 13 miliar.
Langkah Nyata TikTok Indonesia Bareng Komdigi Perangi Judi Online
Penanganan ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, rehabilitasi bagi pecandu judi, serta pemanfaatan teknologi untuk memblokir akses judi online menjadi solusi yang diperlukan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini agar dampak buruk judi online dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dia mengungkapkan total perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun. Budi memastikan pemerintah akan menangkap bandar judi online sebab sangat merugikan masyarakat kecil. Nidhal memandang perlu upaya lebih untuk perlindungan konsumen, khususnya di ruang digital, terlebih saat ini regulasi perlindungan konsumen yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) belum mengakomodasinya.
Jumlah pelaku tersebut menempatkan daerah ini sebagai kecamatan dengan jumlah penjudi online terbanyak urutan ketujuh. Kecamatan Tanjung Priok di Jakarta Utara menjadi kecamatan dengan jumlah penjudi online terbanyak di Indonesia urutan kelima slot berkat 9.554 pelaku. Selain itu, Menkominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan konten judi online. Menurutnya, Kementerian Kominfo siap melayani setiap laporan masyarakat berkaitan dengan judi online. Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir beberapa situs ilegal judi online terus disalip para bandar.
Jauh sebelum ponsel marak digunakan, judi online muncul dalam bentuk-bentuk lain, seperti taruhan siaran olahraga via internet, hingga permainan kartu lewat personal computer. Tapi kan, Rp10 ribu kalau setiap hari juga udah Rp70 ribu sendiri buat seminggu. Kominfo juga telah membantah kebenaran informasi tentang keterlibatan Raffi Ahmad dan Rudy Salim dalam judi online. Sementara itu, klaim keterlibatan Raffi Ahmad dan Rudy Salim dalam situs judi ini juga tidak benar. Presiden Asosiasi Game Indonesia Cipto Adiguno mengatakan baik judi online atau game memang memiliki penampilan luar yang sama. Namun, pengguna masih dapat melihat perbedaan keduanya ketika mengeluarkan mata uang.
Polri Tawarkan Kakak Briptu Anumerta Ghalib Jadi Polisi
Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa. Adanya judi online membuat mereka hanya membutuhkan gadget yang tersambung internet dan akun rekening bank atau dompet digital.
Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. Penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024. Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM). Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.
Perlu adanya patroli siber sepanjang waktu untuk menuntaskannya masalah judi online dari akar. Hingga saat ini masih ditemukan modus penggunaan rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening dan jual-beli rekening oleh masyarakat kepada pelaku perjudian online untuk dipakai sebagai rekening penampungan dana perjudian. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahduddi menjelaskan bahwa klaster pertama adalah individu yang menjual atau menyewakan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai tempat penampungan transaksi judi online. Langkah ini didukung dengan pengembangan situs cekrekening.id, yang memungkinkan masyarakat memverifikasi rekening terindikasi ilegal. Platform ini diintegrasikan dengan anti-scam center yang digagas OJK untuk meningkatkan literasi digital. Jabatan ini dibentuk untuk mengatasi kompleksitas kejahatan digital, termasuk judi online dan pencurian data, serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.
Tidak hanya melakukan praktik, namun menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, seperti mempromosikan atau mengiklankan, maupun menjadikan judi online sebagai mata pencaharian, juga merupakan tindakan yang ilegal. Faktanya, lanjut Jasra, anak-anak harus dipenuhi hak dasarnya seperti hak atas lingkungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak. Jika pemenuhan hak anak gagal dilakukan keluarga, maka anak bisa terjerumus kepada industri candu seperti judi online. Pasalnya judi online sudah diatur oleh algoritma tertentu untuk membuat pemainnya kalah. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan dalam memberantas judi online, salah satunya bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).
Penjelasan lain mengenai judi online dapat Anda simak dalam artikel Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian. “Artinya judi online sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkiti berbagai kalangan, dari orang tua hingga anak-anak,” tutur Budi memberi penjelasan. Budi menyebutkan, angka tersebut akan terus bertambah jika pemerintah tidak melakukan berbagai upaya masif dalam memberantas judol.
Baik dalam KUHP, UU 1/2023, maupun UU ITE dan perubahannya tidak diatur secara spesifik tentang siapa yang menyelenggarakan perjudian tersebut. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa siapapun penyelenggara judi online, setiap orang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum positif di Indonesia jika yang bersangkutan melakukan perjudian di wilayah Indonesia. Selanjutnya sepanjang tahun 2023, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi atas 1.322 pihak yang terdiri dari 3.236 rekening, dengan total nilai saldo yang dihentikan transaksinya mencapai Rp 138 miliar. Untuk menyamarkan pembayaran judi online yang dilakukan, ketiga situs tersebut menggunakan modus dengan mengirimkan alat pembayaran di indonesia serta tokennya ke luar negeri melalui ekspedisi. Mereka juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer untuk penyamaran pembayaran.
